Miris! Kantor Desa dan Posyandu di Tanjung Mompang Mandailing Natal Terlantar, Lantai Dipenuhi Kotoran Kambing

Advertisement

WARTA NUSANTARA, Mandailing Natal — Di tengah harapan masyarakat akan pelayanan publik yang layak, pemandangan memilukan justru tersaji di Desa Tanjung Mompang, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal. Dua fasilitas vital—kantor desa dan posyandu—terbengkalai dan nyaris tak berfungsi. Ironisnya, bangunan yang seharusnya menjadi pusat pelayanan masyarakat kini lebih menyerupai kandang ternak.

Magrifatulloh, seorang warga Mandailing Natal, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat mengunjungi kantor desa untuk mengajukan surat permohonan informasi publik. Ia mendapati bangunan dalam kondisi memprihatinkan: kotor, tak terawat, dan lantainya dipenuhi kotoran kambing.

“Saya kaget melihat kondisinya. Ini bukan hanya tidak terawat, tapi seperti tak pernah difungsikan,” ujar Magrifatulloh kepada wartawan.

Keterangan serupa datang dari warga setempat yang enggan disebutkan namanya. Ia menyebut kantor desa hanya dibuka jika ada kegiatan seremonial seperti posyandu atau acara resmi lainnya. Di luar itu, bangunan dibiarkan kosong dan tak terurus.

Tak kalah menyedihkan, bangunan posyandu yang seharusnya menjadi pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak juga berada dalam kondisi terbengkalai. Ruangan kosong dan berdebu, tanpa tanda-tanda aktivitas.

 “Bangunannya seperti ditinggalkan. Seharusnya posyandu jadi tempat rutin pelayanan kesehatan, tapi malah seperti rumah kosong,” keluh Magrifatulloh.

Situasi ini menimbulkan kecurigaan publik terhadap kinerja dan tanggung jawab pemerintah desa. Tidak aktifnya dua fasilitas utama tersebut memunculkan dugaan penyalahgunaan anggaran dan lemahnya pengawasan dari pemerintah kabupaten.

Magrifatulloh mengaku telah mengirim surat resmi kepada Pemerintah Desa Tanjung Mompang, meminta penjelasan tertulis terkait penggunaan anggaran operasional kantor desa dan pemeliharaan posyandu.

 “Ini bukan sekadar soal bangunan kosong, tapi soal pelayanan publik. Masyarakat punya hak atas pelayanan yang layak,” tegasnya.

Sayangnya, saat hendak menyerahkan surat tersebut, kantor desa kembali dalam keadaan kosong. Surat akhirnya diterima oleh menantu kepala desa di rumah pribadi.

Warga mendesak Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk turun tangan dan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perangkat desa. Mereka berharap fasilitas publik benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan dibiarkan seperti bangunan tak bertuan.[AZ]

Editor:[Bahri]