Ucapan yang disampaikan di hadapan tamu undangan itu awalnya dimaksudkan menyoroti fenomena media online yang kerap berganti nama dan disalahgunakan oleh oknum tertentu. Namun, seperti dilaporkan Transkapuas.com, penyebutan istilah tersebut justru memantik kontroversi luas.
Sementara itu, MediaBerantasKriminal.com menegaskan bahwa penggunaan istilah semacam ini dapat merusak citra pers dan memicu persepsi negatif. Sedangkan NewsInvestigasi-86.com menilai pernyataan tersebut berpotensi mengandung unsur diskriminasi terhadap jurnalis.
Ketua DPD GWI Kalbar, Alfian, menyatakan pihaknya memahami adanya oknum yang mencoreng nama baik wartawan. Namun, ia menegaskan bahwa generalisasi dengan istilah “wartawan bodrex†di forum publik tanpa penjelasan rinci adalah langkah keliru.
“Istilah seperti itu dapat melukai martabat wartawan yang bekerja secara profesional dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik. Hubungan pemerintah dan pers harus dibangun dengan saling menghormati, bukan dengan label yang menstigma,†tegas Alfian.
Ia menambahkan, pers adalah pilar demokrasi yang berperan menjaga keseimbangan informasi dan mengawasi jalannya pemerintahan. “Kami siap berdialog langsung bersama Gubernur untuk menjernihkan persoalan ini demi menjaga kehormatan profesi pers,†ujarnya.
Sebagai langkah konkret, DPD GWI Kalbar bersama insan pers se-Kalimantan Barat akan melayangkan surat resmi permintaan klarifikasi kepada Gubernur, sekaligus mengundang pertemuan terbuka untuk membicarakan etika komunikasi publik terhadap profesi wartawan.
Hingga berita ini diterbitkan, polemik ucapan “wartawan bodrex†telah menjadi perhatian serius di kalangan insan pers, tidak hanya di Kalbar, tetapi juga secara nasional.
Sumber:
Transkapuas.com – 10 Agustus 2025
MediaBerantasKriminal.com – 10 Agustus 2025
NewsInvestigasi-86.com – 10 Agustus 2025
إرسال تعليق
Minta Comentarnya