.png "Admin Redaksi")
Advertisement
Konawe - Warta Global.Id || Badan Permusyawaratan Desa Andoluto Kecamatan Latoma mengangkat suara keras menuntut transparansi dan keadilan atas dugaan kerja sama antara Kepala Desa dengan Kaur Keuangan dalam penyalahgunaan keuangan desa. Berbagai keluhan serius dilayangkan terhadap praktik kerja dan pengelolaan keuangan yang dinilai merugikan masyarakat dan aparatur desa.
Salah satu keluhan utama menyangkut pelaksanaan program pembangunan yang tidak pernah tuntas sesuai jadwal.
"Program yang seharusnya diselesaikan pada tahun 2020 hanya dikerjakan sebagian, kemudian baru dilanjutkan dan diselesaikan pada tahun 2021. Pola kerja setengah-setengah ini terus berulang dari tahun ke tahun," ungkap salah satu anggota BPD.
Keluhan ini semakin parah dengan adanya pemberian bantuan material yang tidak sesuai alokasi. Dari 15 ret pasir yang seharusnya diterima masyarakat, mereka hanya mendapat 8 ret di tahun pertama, sisanya baru diberikan tahun berikutnya dengan prosedur berbelit yang memaksa warga "ping-pong" antara kepala desa dan ketua TPK.
Ketika warga mencoba menanyakan kelanjutan bantuan kepada ketua TPK, mereka selalu mendapat respons mengecewakan. Ketua TPK kerap memberikan berbagai alasan seperti capek, sedang bekerja, atau dalih lainnya untuk menghindari tanggung jawab.
Kondisi ini semakin mempersulit masyarakat dalam mendapatkan haknya.
Yang lebih mengejutkan, BPD mengaku tidak pernah dilibatkan dalam transparansi pengelolaan keuangan desa.
"Selama kami menjadi BPD, tidak pernah ada keterbukaan atau transparansi dari kepala desa terhadap BPD. Kami tidak pernah melihat RAB dan SK nama-nama penerima bantuan," tegas Ketua BPD.
BPD yang seharusnya menjadi mitra pengawas pemerintah desa, justru dibiarkan buta informasi mengenai alokasi dan penggunaan anggaran desa.
Praktik yang paling mencengangkan adalah adanya pemotongan honor secara sepihak tanpa melalui musyawarah. Ketua BPD yang bergaji Rp 750.000 dipotong Rp 120.000, Wakil Ketua BPD bergaji Rp 450.000 dipotong Rp 75.000, Sekretaris BPD bergaji Rp 400.000 dipotong Rp 50.000, dan Anggota BPD bergaji Rp 350.000 dipotong Rp 50.000.
Tidak hanya BPD, aparatur desa lainnya juga mengalami nasib serupa. Kasi, Kaur, dan Kadus yang bergaji Rp 1.300.000 dipotong Rp 150.000, sedangkan RT yang bergaji Rp 350.000 dipotong Rp 50.000.
Ketika ada yang bertanya kepada salah satu aparat desa mengenai alasan pemotongan honor, Kaur Keuangan menyebutkan beberapa pos yang akan dibayar, yakni proposal Rp 1.500.000, LPJ Rp 1.000.000, BPMD Rp 1.200.000, keuangan Rp 900.000, dan camat Rp 700.000. Jawaban ini dinilai tidak memuaskan dan justru menimbulkan kecurigaan lebih besar.
Praktik pemotongan honor sepihak ini bahkan memicu protes keras dari salah satu Kepala Dusun yang meminta agar pemotongan honornya hanya Rp 100.000 saja. Jika permintaannya tidak dipenuhi, dia mengancam akan mengundurkan diri dari jabatan Kadus karena merasa kesal dengan perlakuan yang tidak adil tersebut.
BPD menilai pemotongan honor ini sangat tidak masuk akal mengingat gaji mereka sudah sangat kecil dibandingkan dengan beban kerja yang harus dilakukan, seperti menerima aduan masyarakat dan mengumpulkan aspirasi warga desa.
"Kami menduga ada kerja sama antara kepala desa dengan kaur keuangan dalam praktik pemotongan honor yang tidak berdasar ini," tegas Ketua BPD.
"Kami menuntut keadilan supaya oknum-oknum yang telah mengambil hak kami harus bertanggung jawab. Kalau tidak, kami akan bawa di jalur hukum," ancam BPD Andoluto dengan nada tegas.
Hingga berita ini ditulis, pihak Kepala Desa Andoluto belum memberikan tanggapan resmi atas tuduhan serius yang dilayangkan BPD. Masyarakat desa diharapkan tetap mengawasi pengelolaan keuangan desa demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.
Tim Redaksi..
.png "Admin Redaksi")
